Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta telah berhasil mengamankan satu unit Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam yang tertangkap melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Laut Natuna. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen KKP untuk terus mengawasi dan melindungi kedaulatan laut Indonesia.
Menurut Pung, Kapal Pengawas ORCA 03 berhasil menghentikan, memeriksa, dan menahan Kapal Ikan Asing ilegal berbendera Vietnam BV 93481 TS. Kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan penangkapan ikan yang sah dan menggunakan alat tangkap terlarang trawl. Operasi ini merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat nelayan Natuna mengenai aktivitas penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara.
Setelah berhasil ditangkap, kapal tersebut kini berada di Pangkalan PSDKP Batam. Barang bukti berupa kapal tersebut beserta 9 ABK asing yang merupakan WNA berkebangsaan Vietnam, dan muatan sekitar 1 ton ikan campur berhasil diselamatkan. Estimasi kerugian negara akibat kegiatan illegal fishing ini mencapai Rp 117,7 miliar.
Pung menjelaskan bahwa tim PPNS Perikanan akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kapal tersebut. Sejak Januari hingga saat ini, Ditjen PSDKP telah berhasil mengamankan 116 kapal pencuri ikan ilegal, termasuk 100 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 16 KIA.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan arahan agar Ditjen PSDKP terus menindak tegas para pelaku illegal fishing guna menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi sumber daya kelautan yang menjadi aset penting bagi negara.
Dengan adanya operasi pengawasan yang dilakukan oleh KKP, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku illegal fishing dan mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Upaya ini juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam melindungi kedaulatan laut Indonesia dan memastikan bahwa setiap aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara legal dan berkelanjutan.
