Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berhasil mengamankan satu unit Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Laut Natuna. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menjelaskan bahwa pada peringatan HUT ke-79 RI, pada 17 Agustus 2024, pihaknya terus mengawasi kedaulatan laut.
Ipunk menyatakan bahwa Kapal Pengawas ORCA 03 berhasil menghentikan, memeriksa, dan menahan satu unit Kapal Ikan Asing ilegal berbendera Vietnam BV 93481 TS. Kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah untuk melakukan penangkapan ikan dan menggunakan alat tangkap terlarang trawl. Operasi pengawasan ini merupakan respons terhadap laporan dari masyarakat nelayan Natuna yang melaporkan aktivitas ilegal KIA di Laut Natuna Utara.
Ditjen PSDKP merespons dengan cepat dan berhasil menangkap kapal tersebut, yang kini berada di Pangkalan PSDKP Batam. Kapal tersebut membawa 9 ABK Asing yang merupakan WNA berkebangsaan Vietnam dan muatan sekitar 1 ton ikan campur. Estimasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan illegal fishing ini mencapai Rp 117,7 miliar.
Kapal Ikan Asing tersebut akan dikawal menggunakan KP ORCA 03 ke Pangkalan PSDKP Batam, di mana Tim PPNS Perikanan akan melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak bulan Januari hingga saat ini, Ditjen PSDKP telah berhasil mengamankan 116 Kapal Pencuri Ikan ilegal, termasuk 100 Kapal Ikan Indonesia dan 16 KIA.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah memberikan arahan kepada Ditjen PSDKP untuk terus menindak tegas para pelaku illegal fishing guna menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia agar dapat terus terjaga dan berkelanjutan. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari eksploitasi ilegal yang dapat merugikan negara dan nelayan lokal.
Dengan adanya penangkapan kapal ilegal ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing dan menjadi contoh bagi negara lain untuk tidak melanggar kedaulatan laut Indonesia. Upaya ini juga menegaskan bahwa KKP terus berupaya untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia demi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan lokal.
