Tes CAT Seleksi CPNS yang Paling Rentan Terhadap Praktik Joki

Bandar Lampung (Lampost.co) — Sejumlah lembaga pemerintahan sedang melakukan rekrutmen pegawai atau penerimaan CPNS. Namun, dalam proses seleksi ini, panitia penyelenggara harus mewaspadai praktik joki yang dapat merugikan proses seleksi tersebut, seperti yang terungkap pada tahun lalu.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Lampung, Nur Rakhman, mengungkapkan bahwa setiap sesi seleksi tentu memiliki celah kecurangan. Menurutnya, sesi tes berbasis komputer atau computer assisted test (CAT) menjadi tahapan paling rawan terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, panitia dan pengawas harus benar-benar memperhatikan setiap peserta yang datang, memastikan bahwa orang yang hadir adalah peserta yang terdaftar dan terdata.

„Proses tes terutama CAT harus dipastikan benar antara peserta dengan yang hadir, jangan sampai yang datang adalah orang yang berbeda,“ ungkap Nur Rakhman pada Kamis, 22 Agustus 2024. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelian panitia dalam mengawasi setiap tahapan seleksi untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Nur Rakhman juga menekankan bahwa panitia pelaksana harus benar-benar jeli dalam mengantisipasi kecurangan. Sekecil apapun peluang kecurangan, panitia harus bisa melakukan antisipasi. „Sekecil apapun peluang terjadinya perjokian harus diantisipasi,“ kata dia. Hal ini menunjukkan komitmen Ombudsman dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses seleksi CPNS.

Untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi CPNS, Ombudsman akan kembali membuka posko aduan seperti yang pernah dilakukan pada momentum sebelumnya. Selain itu, Ombudsman juga akan melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan seleksi CPNS. „Kemungkinan kami juga akan turun langsung, monitoring pelaksanaan di beberapa titik,“ ujar Nur Rakhman.

Bagi masyarakat atau peserta yang mengetahui adanya dugaan kecurangan, Nur Rakhman mengimbau agar segera melapor ke kantor Ombudsman Lampung. Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan aduan melalui nomor aduan 08119803737. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses seleksi CPNS.

Dengan adanya perhatian dan langkah-langkah preventif yang diambil oleh Ombudsman dan pihak terkait, diharapkan proses seleksi CPNS dapat berjalan dengan transparan, adil, dan bebas dari praktik kecurangan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses seleksi CPNS berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip keadilan.